JAWAPOST.NET | JAKARTA ~ Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya pembahasan mengenai pengadaan kebutuhan siswa, Kementerian Sosial RI mengambil langkah penguatan pengawasan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

Karena di negeri ini, kalau ada proyek besar tanpa pengawasan ketat, publik langsung pasang mode curiga maksimal. Refleks nasional yang terbentuk bertahun-tahun, ironisnya cukup masuk akal.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran pejabat Kemensos mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Kedatangan mereka bukan terkait proses hukum, melainkan konsultasi mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Kemensos meminta arahan serta pengawasan agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.

“Kami datang untuk meminta arahan, masukan, sekaligus pengawasan agar seluruh proses pengadaan di Kemensos berjalan sesuai aturan,” ujar Gus Ipul di kompleks KPK Jakarta.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari perlengkapan siswa hingga fasilitas penunjang pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Belakangan, perhatian publik mengarah pada pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kemensos menegaskan seluruh proses pengadaan akan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi banyak pihak.

Karena transparansi sekarang bukan lagi pilihan moral semata, tapi kebutuhan bertahan hidup birokrasi di era semua orang punya kamera dan akun media sosial.

Gus Ipul juga meminta masyarakat memberikan ruang dan waktu kepada KPK untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan transparan.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan program.

Ia menilai keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, hingga BPKP sangat penting untuk menjaga kredibilitas program sosial pemerintah.

Kemensos, kata dia, tidak ingin program yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru tercoreng akibat praktik korupsi atau permainan proyek.

Selain lembaga negara, Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk ikut mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen membangun tata kelola anggaran yang bersih dan tepat sasaran.

“Kami ingin semua proses bisa dipantau bersama agar program berjalan bersih dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Kemensos telah menyampaikan rencana konsultasi dengan pimpinan KPK sejak beberapa hari terakhir. Dalam agenda tersebut, kementerian membawa data serta perkembangan pengadaan kebutuhan Sekolah Rakyat yang kini mulai memasuki tahap pelaksanaan.

Langkah proaktif Kemensos mendatangi KPK dinilai menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial dan pendidikan masyarakat.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (Shlh).

Sumber: Humas Kemensos RI