Semarang | Jawapost.net.– Polda Jawa Tengah mengungkap 27 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 13–19 November 2026.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 tersangka, menyelamatkan 56 korban, serta mencatat total kerugian materiil mencapai Rp893,6 juta.

Capaian tersebut disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati, dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI, dan Kantor Imigrasi.

Dari hasil penyelidikan, jaringan perdagangan orang menjalankan aksinya dengan beragam modus. Salah satu yang paling menonjol adalah menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar, di antaranya ke Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura.

Para calon pekerja diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket, hingga proses keberangkatan dengan nominal bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta.

Salah satu perkara yang ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya serta menerima uang dari calon pekerja.

Dalam penyidikan sementara, polisi menemukan sembilan orang menjadi korban dalam perkara tersebut. Kedua tersangka telah ditahan, sementara para korban belum diberangkatkan ke negara tujuan. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Modus lainnya terungkap dalam praktik pemberangkatan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam sebelum diarahkan menuju Malaysia menggunakan kapal laut.

Baca Juga:  Kapolres Kebumen Ajak Warga Kalirejo Perangi Judi Online dan Narkoba

Polisi juga menemukan perekrutan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, hingga penempatan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Salah satu kasus berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja untuk menjadi anak buah kapal (ABK) kapal ikan di Denmark.

Sementara di dalam negeri, praktik perdagangan orang ditemukan dalam bentuk eksploitasi seksual melalui aplikasi MiChat, eksploitasi anak, serta perekrutan pekerja di tempat hiburan dan sejumlah usaha dengan sistem tarif dan pemotongan honor untuk memperoleh keuntungan.

Di antara kasus yang terungkap, terdapat seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan jasa melalui aplikasi MiChat. Polisi juga mengungkap dugaan penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui seorang perantara dengan imbalan Rp6 juta.

Selain penindakan hukum, Polda Jateng memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Selama sepekan operasi, polisi menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta, termasuk di lingkungan sekolah dan lembaga pelatihan kerja.

Petugas juga melakukan dua kegiatan pengecekan di sejumlah pintu keberangkatan internasional, yakni Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026.

Dalam pengecekan tersebut, kepolisian berkoordinasi dengan pihak bandara, imigrasi, dan instansi terkait. Dari kegiatan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan dibawa menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Upaya pencegahan juga diperluas melalui program Rise and Speak yang dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini mendorong masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan lingkungan sosial, agar memiliki keberanian melaporkan tindak pidana yang diketahui atau dialami.

Baca Juga:  Ancaman Karhutla Gunung Lawu Meluas, Kapolda Jateng Upayakan Water Bombing

“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu tindak pidana, masyarakat tidak ragu melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan legalitas proses penempatan.

Menurutnya, calon pekerja migran harus memenuhi seluruh persyaratan, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, masyarakat harus mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk memperoleh informasi lowongan dan proses penempatan pekerja migran secara prosedural.

Senada, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra, mengingatkan pentingnya mengurus paspor dan dokumen perjalanan sesuai peruntukannya. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun persoalan hukum bagi calon pekerja.

Dari sisi perlindungan korban, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ratna Mulya Sari, menegaskan bahwa penanganan TPPO harus disertai pendampingan dan rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

“Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” ungkapnya.

Nunuk menegaskan, pemberantasan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap dan memproses para pelaku. Upaya tersebut harus dibarengi pencegahan, pemutusan jaringan, penyelamatan korban, serta pemulihan kondisi mereka setelah mengalami eksploitasi.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan ekonomi dan minimnya informasi kerap dimanfaatkan pelaku untuk menjebak masyarakat melalui tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi.

Baca Juga:  TMMD Bangun Jalan Baru, Warga Karangtawang Gelar Syukuran

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang,” tegasnya.

Pengungkapan 27 laporan dalam sepekan tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang masih menjadi ancaman serius. Selain penegakan hukum, kewaspadaan masyarakat dan keterlibatan lintas instansi menjadi bagian penting untuk mencegah semakin

banyak orang terjebak dalam praktik eksploitasi.

(Shlh).

S
Penulis / Wartawan
SAELAN

Verified Journalist