Cilacap | Jawapost.net – Polresta Cilacap mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang tersangka yang merupakan pasangan suami istri karena diduga memfasilitasi keberangkatan delapan PMI tanpa melalui prosedur resmi.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers di Aula Patriatama Polresta Cilacap, Jumat (20/11/2026).

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja resmi di Cilacap. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengumpulan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap lima saksi, penyidik menemukan dugaan keterlibatan dua orang berinisial SH (35) dan MSH (39).

“Dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang diperoleh, termasuk pemeriksaan terhadap lima saksi, kami menetapkan dua orang sebagai tersangka,” jelas Yovan.

Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada Oktober 2026. Delapan PMI yang diberangkatkan sebelumnya merupakan peserta didik PT Army Family Cabang Cilacap. Mereka telah mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagai persiapan untuk bekerja di luar negeri.

Namun, setelah meminta izin kepada pihak perusahaan untuk pulang, kedelapan calon pekerja tersebut justru kembali bekerja ke Malaysia dengan bantuan kedua tersangka. Proses pemberangkatan dilakukan melalui jalur perorangan tanpa mengikuti mekanisme penempatan PMI yang resmi.

Kapolresta menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka diduga menerima imbalan sebesar Rp2 juta untuk setiap pekerja yang diberangkatkan. Dengan jumlah delapan orang, keuntungan yang diperoleh diperkirakan mencapai Rp16 juta.

Meski demikian, penyidik belum menghentikan pengembangan perkara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan keuntungan kepada kedua tersangka dalam proses pengiriman PMI tersebut.

Baca Juga:  Kasad Tinjau Koperasi Merah Putih Sobokerto, Cek Harga Sembako dan Pupuk

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp15 miliar sesuai ketentuan pasal yang disangkakan.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan proses cepat tanpa persyaratan resmi.

Ia meminta calon PMI memastikan seluruh tahapan pemberangkatan dilakukan melalui jalur yang sah agar hak dan keselamatan mereka terlindungi.

“Jangan mudah tergiur tawaran atau jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri tanpa prosedur legal. Pastikan proses penempatan sesuai aturan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan tidak menjadi korban perdagangan orang,” tegasnya.

Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberangkatan pekerja migran tanpa prosedur resmi bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi membuka ruang terjadinya eksploitasi dan tindak pidana

perdagangan orang.

(Shlh).

S
Penulis / Wartawan
SAELAN

Verified Journalist