Purwokerto, (JawaPost.Net) – Kemiskinan masih menjadi luka lama yang belum sembuh di tubuh pembangunan Indonesia. Meski pemerintah silih berganti menelurkan program bantuan sosial, hasilnya belum sepenuhnya menjawab akar persoalan. Upaya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PKS) sejatinya ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.

Namun dalam pelaksanaannya, muncul berbagai masalah klasik: bantuan tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, dan kurangnya transparansi.

Ironisnya, sebagian bantuan justru berhenti di tangan pihak yang tidak berhak. Ada pula praktik penyimpangan yang menggerus dana bantuan bagi rakyat kecil.

Bantuan tunai memang membantu dalam jangka pendek, tetapi tanpa strategi pemberdayaan, masyarakat miskin tetap terjebak dalam ketergantungan.

Pola bantuan konsumtif semacam ini hanya menjadi solusi sementara, bukan jalan keluar berkelanjutan.

Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan kesadaran untuk menempuh langkah jangka panjang dengan memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan (PKP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan menjadi kunci menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, birokrasi yang lamban, dan kurangnya pemerataan layanan, terutama di daerah tertinggal.

Sudah saatnya pemerintah menata ulang arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Transparansi dan akuntabilitas wajib menjadi prinsip utama agar setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

Program pemberdayaan ekonomi harus digalakkan, bukan sekadar bagi-bagi uang, tetapi menciptakan lapangan kerja dan kemandirian.

Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi jalannya program.

Kemiskinan bukan hanya persoalan angka dalam laporan statistik, tetapi juga tentang martabat manusia yang harus dijaga. Jika kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, maka harapan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera bukanlah mimpi.

Namun selama kebijakan hanya berhenti di tataran wacana, kemiskinan akan terus menjadi kisah lama yang berulang.

Oleh: Gilang Margianto
Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto