Banjarnegara (Jawapost.net) – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan proyek fisik dan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari keuangan negara.

Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan transparan dan akuntabel.

Sekretaris I GNPK RI Banjarnegara, Setijawan, mengatakan pengawasan publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk ikut memantau jalannya pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Masyarakat berhak ikut mengawasi seluruh kegiatan proyek fisik atau pengadaan yang menggunakan uang negara. Kami berharap keterbukaan informasi publik benar-benar dijalankan sesuai ketentuan peraturan,” ujarnya di Sekretariat GNPK RI Banjarnegara, Senin (27/10/2025).

Ia juga mendorong masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi penyimpangan atau dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk di desa, sekolah, atau lembaga lainnya.

GNPK RI Banjarnegara, kata Setijawan, siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui surat elektronik resmi di gnpkribanjarnegara@gmail.com.

“Masyarakat tidak perlu khawatir jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Kami siap menjadi jembatan agar laporan bisa ditindaklanjuti dengan cara yang benar,” tambahnya.

Selain mendorong partisipasi publik, GNPK RI Banjarnegara juga mengingatkan para pejabat agar terbuka terhadap permintaan informasi publik. Transparansi, kata Setijawan, merupakan fondasi utama pencegahan korupsi sekaligus kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

GNPK RI Banjarnegara berkomitmen memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

“Sekecil apa pun bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan harus mendapat perhatian. Semangat antikorupsi harus tumbuh dari tingkat paling bawah hingga ke pemerintahan tertinggi,” tegasnya.

Melalui sinergi dan pengawasan publik, GNPK RI Banjarnegara berharap tercipta budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Reporter : Bas.