Cilacap ( Jawa Post ) – Aksi penyampaian aspirasi warga Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada Rabu (17/9/2025) berlangsung kondusif meski sempat diwarnai ketegangan. Bertempat di Pendopo Balai Desa, puluhan warga menyampaikan kritik dan tuntutan mereka kepada pemerintah desa, dengan disaksikan Camat Kroya Budi Narimo, Kapolsek Kroya AKP Iwan, Danki Brimob AKP Suprapto, Danramil, serta unsur Forkopimcam lainnya. Turut hadir pula perangkat desa, Ketua BPD, dan aparat keamanan dari Polri dan TNI.

Camat Kroya, Budi Narimo, dalam arahannya menegaskan pentingnya forum audiensi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Ia meminta aspirasi disampaikan secara jelas dan singkat, seraya mengingatkan agar proses tetap berjalan aman dan menghasilkan kesepakatan demi kemajuan desa.

Sejumlah perwakilan warga, antara lain Kahar, Wargo Budi Waluyo, dan Komarudin, mengungkapkan sederet persoalan yang dinilai membuat pelayanan desa carut-marut. Mereka menyoroti kinerja pemerintah desa yang dianggap lemah karena minim rapat koordinasi, persoalan PTSL, distribusi bansos dan KIS, mutasi SPPT, hingga pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih mementingkan serapan anggaran ketimbang kualitas. Warga juga menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran desa, khususnya terkait PAD, DD, dan ADD.

Menanggapi itu, Kepala Desa Sikampuh, Misno, menjelaskan bahwa penggunaan anggaran telah tertuang dalam APBDes yang berbasis peraturan desa dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan PAD bersumber dari tanah kemakmuran desa serta sewa kios pasar yang dilelang secara terbuka. Mengenai bansos dan KIS, Misno menekankan bahwa kewenangan penuh berada di pemerintah pusat, sementara desa hanya sebatas mengusulkan.

Soal data KIS yang bermasalah akibat peralihan dari DTKS ke DTKN, ia berjanji akan terus melakukan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran. Terkait PTSL, Misno menyebut program sudah final pasca koreksi inspektorat, namun tetap membuka ruang penyelesaian bagi warga yang belum puas. Ia juga berkomitmen menyelesaikan persoalan mutasi SPPT serta memperbaiki kinerja pelayanan desa, termasuk dengan menggelar rapat koordinasi secara rutin.

Di akhir audiensi, Mirin selaku ketua aksi menyatakan pihaknya menerima pemaparan pemerintah desa sepanjang janji perbaikan benar-benar direalisasikan. Ia menegaskan audiensi ini harus menjadi momentum sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, agar komunikasi lebih terbuka dan tidak lagi terjadi diskriminasi pelayanan.

Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun Desa Sikampuh yang lebih maju dan berkeadilan. (Suliyo).