JAWAPOST NET | Banyumas ~ Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya segera menerapkan layanan berobat gratis bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026).

Sadewo menegaskan, pelayanan kesehatan bagi warga Banyumas harus benar-benar gratis melalui skema UHC yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Capaian UHC di Banyumas saat ini telah mencapai 98 persen kepesertaan JKN, dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar, meski di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan APBD hingga Rp319 miliar.

Ia menekankan, implementasi UHC non cut off harus berjalan maksimal di lapangan. Menurutnya, kendala yang masih terjadi umumnya disebabkan kepesertaan BPJS warga yang belum aktif saat mengakses layanan kesehatan.

Karena itu, ia meminta puskesmas dan klinik tetap memberikan pelayanan, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi pasien yang status kepesertaannya belum aktif.

“Kalau kepesertaan belum aktif, tetap dilayani dulu. Pembiayaan bisa dibantu sementara, nanti akan diganti,” tegasnya.

Sadewo bahkan menyatakan kesiapannya menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.

Ia juga menyoroti masih adanya pungutan biaya kepada masyarakat, seperti administrasi dan biaya berobat, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan layanan gratis.

“Saya tidak mau dengar ada warga yang masih diminta bayar. Ini harus gratis,” ujarnya.

Selain itu, Bupati meminta pengawasan diperketat di seluruh fasilitas kesehatan menyusul adanya laporan pungutan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya manajemen rumah sakit yang profesional. Menurutnya, pimpinan rumah sakit tidak harus berasal dari tenaga medis, selama memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Sadewo mengakui pada tahap awal implementasi UHC masih terdapat berbagai kendala. Untuk itu, Pemkab Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, termasuk melalui media informasi di puskesmas.

Ia menambahkan, program UHC membutuhkan dukungan anggaran besar yang terus meningkat, dari sebelumnya Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar. (Shlh).