Banyumas, Jawapost.net — Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang yang memicu penolakan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi Forkopimda Jateng bersama Forkopimda kabupaten/kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (8/12/2025).

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya penertiban serta menjaga kelestarian lingkungan.

Bupati menyebut tiga titik tambang yang saat ini menjadi perhatian. Lokasi pertama berada di wilayah Kecamatan Cilongok yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu, Brebes. Kawasan di lereng selatan Gunung Slamet itu sebelumnya menjadi lokasi proyek PLTP oleh PT Sejahtera Alam Energi (SAE) yang kini tidak dilanjutkan.

Perusahaan terkait saat ini fokus melakukan reboisasi untuk memulihkan area terdampak.

Lokasi kedua berada di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, berupa tambang batu granit yang mendapat penolakan warga. Pemerintah telah menghentikan sementara aktivitas tambang tersebut sambil menunggu proses penyelesaian sesuai ketentuan.

Adapun lokasi ketiga berada di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, berupa tambang pasir dan tanah. Meski telah mengantongi izin, kegiatan tambang itu tetap menimbulkan keluhan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sadewo menyampaikan seluruh laporan tersebut akan diserahkan langsung kepada Gubernur. Menurutnya, penanganan di Cilongok telah berjalan, sementara tambang di Baseh dan Gandatapa masih menyisakan persoalan.

Gubernur Ahmad Luthfi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas Penanganan Pertambangan.

Satgas ini akan melibatkan unsur Pemprov, kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Tinggi guna memastikan penanganan terpadu di lapangan.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar lebih cermat dalam proses perizinan tambang, tidak mengubah informasi tata ruang, serta memastikan transparansi dan sosialisasi yang memadai sebelum izin diterbitkan.

Menurutnya, kurangnya komunikasi dengan warga kerap memicu penolakan berkepanjangan. (Shlh).