Purwokerto (Jawapost.net) — Belakangan ini, masyarakat disuguhi berbagai drama politik, baik di tingkat daerah maupun pusat. Para anggota dewan yang seharusnya menjadi representasi rakyat—mereka yang dipercaya membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik—justru sering memperlihatkan perilaku yang jauh dari harapan. Citra wakil rakyat kini kian buram, karena sebagian dari mereka tampak lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi atau partai dibanding rakyat yang diwakilinya.

Era digital dengan arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat semakin mudah menilai perilaku para pejabat publik. Hanya dalam hitungan detik, tindakan mereka bisa tersebar luas dan menjadi bahan perbincangan di ruang publik. Ironisnya, keterbukaan ini justru sering menampilkan wajah politik yang memprihatinkan. Tak jarang kita melihat perilaku anggota dewan yang tak pantas, mulai dari sikap tidak serius dalam rapat hingga tingkah yang terkesan mencari sensasi.

Masih segar di ingatan publik ketika seorang anggota dewan berjoget usai rapat paripurna, yang kemudian memicu gelombang kritik. Tindakan itu mungkin dianggap sepele oleh pelakunya, namun bagi masyarakat, hal tersebut mencerminkan rendahnya empati dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat negara.

Tak heran jika sindiran sinis bermunculan: wakil rakyat memang benar-benar “mewakili.” Kita ingin makan enak, sudah diwakili mereka. Kita ingin mobil mewah, sudah diwakili mereka. Kita ingin berlibur ke luar negeri, pun sudah diwakili mereka. Sebuah cerminan getir tentang jauhnya jarak antara rakyat dan para wakilnya.

Namun tidak semua anggota dewan bisa digeneralisasi. Masih ada mereka yang benar-benar menjalankan amanah dengan kesungguhan dan integritas tinggi. Hanya saja, citra lembaga legislatif sering tercoreng oleh perilaku segelintir oknum yang melupakan esensi dari jabatan publik: menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan.

Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik. Proses rekrutmen calon legislatif sering kali lebih menonjolkan loyalitas dan kedekatan daripada kapasitas dan moralitas. Padahal, partai politik seharusnya menjadi gerbang utama untuk memastikan hanya mereka yang berintegritas tinggi yang bisa maju sebagai wakil rakyat. Seleksi yang ketat dan transparan menjadi syarat mutlak agar parlemen diisi oleh orang-orang yang layak dipercaya.

Demokrasi sejatinya adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktiknya, demokrasi sering tampak membingungkan—bahkan menyedihkan—ketika wakil rakyat justru melupakan siapa yang sebenarnya mereka wakili. Semoga dari berbagai peristiwa ini, para anggota dewan mampu bercermin dan kembali ke hakikat tugasnya: mengabdi kepada rakyat, bukan kepada partai atau kepentingan pribadi.

Kalau mereka bisa melakukan itu, barangkali demokrasi kita tidak akan lagi terasa “sulit dipahami.” (**).