BANYUMAS (Jawapost.net) – Kecamatan Somagede menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Korwilcam Dindik Somagede pada Kamis (16/10), sebagai upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meninjau kembali Standar Pelayanan sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I tahun 2025.

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala desa, kader PKK, anggota Karang Taruna, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan saran dan evaluasi terhadap pelayanan kecamatan selama enam bulan terakhir.

Camat Somagede, Misnuraini, menyampaikan bahwa FKP merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

• “Kami paparkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari pelayanan umum, legalisasi, administrasi KTP dan KK, hingga pelayanan di tiap seksi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah capaian lain, di antaranya penanganan kebencanaan, rotasi perangkat desa, serta pelaksanaan Program Penyerahan Personel, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).

• “Di bidang ekonomi dan pembangunan, kami terus berupaya dalam penanganan stunting, penguatan posyandu, pemberdayaan PKK, serta menjaga ketentraman dan ketertiban melalui sinergi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),” lanjutnya.

Misnuraini berharap forum ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga pelayanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan warga.

• “Harapannya, program-program kecamatan berjalan lancar demi meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat Somagede,” tambahnya.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan di Kecamatan Somagede.

• “Kami hadir bersama tim pendamping kecamatan untuk memetakan berbagai persoalan di lapangan. Dengan pemetaan yang jelas, solusi bisa lebih tepat sasaran,” kata Dedy.

Ia bahkan mengusulkan agar para pendamping ditempatkan sementara di kecamatan untuk memahami kondisi riil masyarakat.

• “Kalau perlu, pendamping tinggal seminggu di kecamatan supaya tahu benar masalahnya apa,” ucapnya disambut senyum para peserta.

Selain itu, perwakilan dari Bagian Organisasi Setda Banyumas, Edi, turut memberikan pandangan strategis dalam upaya perbaikan dan inovasi pelayanan publik.

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Somagede ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**).