Purworejo (Jawapost.net) – Kasus dugaan bullying terhadap anak Sekretaris Desa (Sekdes) Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, terus berbuntut panjang. Setelah jadi sorotan publik, kini kasus yang menyeret oknum guru SMPN 3 Purworejo itu resmi masuk ke DPRD Kabupaten Purworejo.

Audiensi digelar di kantor DPRD Purworejo dan diterima langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Agus Ari Setiadi, S.Sos., didampingi staf sekretariat. Hadir pula Sugiyono, SH dari LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Trias Arfianto selaku wali murid sekaligus Sekdes Sukoharjo, serta Ketua LSM Tamperak, Sumakmun.

Sugiyono mengapresiasi sikap DPRD yang mau menerima aduan masyarakat. Namun ia menegaskan, publik menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah.

“Kami diterima dengan baik, tapi yang kami tunggu bukan catatan — kami ingin tindakan nyata. Ini bukan sekadar soal bullying, tapi soal moral dan integritas pendidikan di Purworejo,” tegas Sugiyono.

Ia juga menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan sejumlah guru SMPN 3 Purworejo dicopot dari jabatannya.

“Kalau guru berani ngaku preman di sekolah, dia bukan pendidik. Kepala Dinas juga harus dicopot, karena pengawasan di lapangan lemah,” ujarnya.

Sekwan DPRD Agus Ari Setiadi memastikan hasil audiensi akan dilaporkan ke pimpinan dewan dan diteruskan ke Komisi D yang membidangi pendidikan untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak-pihak terkait.

Selain kasus bullying, audiensi juga mengungkap dugaan pungutan liar berkedok “sumbangan sukarela” di SMPN 3 Purworejo. Trias Arfianto mengaku para wali murid diminta membayar hingga Rp.1,6 juta per tahun dengan ancaman administratif jika belum membayar.

“Ini bukan sukarela, tapi paksaan. Penolakan kami malah bikin anak saya dibully guru di depan kelas sampai trauma dan gak mau sekolah seminggu,” katanya.

Ketegangan sempat terjadi ketika tim LPKSM dan wartawan datang ke sekolah untuk klarifikasi. Salah satu guru justru membentak dan mengaku preman di hadapan media.

“Ya, saya preman di sini!” teriak sang guru.

Pernyataan itu memicu reaksi keras publik yang menilai sistem pendidikan di Purworejo sudah rusak.

“Kalau sekolah jadi tempat premanisme, masa depan anak-anak kita yang dikorbankan,” tegas Sugiyono.

DPRD Purworejo berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sementara masyarakat mendesak Bupati Purworejo segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat. (*).