https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared

Purbalingga, Jawapost.net — Purbalingga kembali memasuki pusaran kritik setelah Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menyampaikan penilaian keras terhadap pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Dalam delapan bulan pemerintahan berjalan, Adi menilai hubungan eksekutif dengan DPRD maupun Forkopimda berada pada titik terendah dan tidak menunjukkan arah perbaikan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “sangat buruk” dan berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan daerah.

Adi menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga bukan perkara simbolik. Tanpa komunikasi yang sehat, penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, hingga pelayanan publik dapat terjebak dalam salah tafsir dan stagnasi. Ia menyampaikan kritik ini sebagai masukan terbuka dan meminta Pemkab Purbalingga, khususnya Bupati, memberikan jawaban objektif agar publik tidak terjebak pada persepsi tunggal.

Di luar persoalan komunikasi, Pemkab Purbalingga juga disorot setelah adanya kebijakan yang dinilai melanggar aturan dengan mengizinkan sponsor rokok tampil di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta institusi pendidikan. Praktik tersebut dianggap menyalahi regulasi pembatasan promosi produk tembakau dan dipandang bertentangan dengan komitmen perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Pengamat dan sejumlah tokoh menilai rangkaian kritik tersebut menunjukkan lemahnya konsolidasi internal di tubuh pemerintah daerah. Mereka menilai hambatan pembangunan kerap muncul bukan semata karena keterbatasan anggaran, tetapi akibat minimnya keselarasan langkah dan koordinasi antar pemangku kebijakan.

Di tengah kritik yang menguat, upaya media untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah daerah justru berjalan buntu. Proses konfirmasi sejak awal berulang kali dialihkan dari Ajudan Bupati, kemudian ke Kepala Bagian Perekonomian, dan selanjutnya ke Prokompim. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pihak yang memberikan pernyataan resmi, sehingga publik tidak memperoleh penjelasan yang utuh dari pemerintah daerah.

Isu mengenai komunikasi pemerintahan dan kebijakan sponsor rokok ini turut menjadi pembahasan dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Kritik dari legislatif kini dianggap sebagai sinyal kuat perlunya pembenahan menyeluruh. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang solid, transparan, dan taat regulasi. Tanpa komunikasi yang kuat dan kepatuhan terhadap aturan, berbagai agenda pembangunan berisiko tidak memberi hasil nyata bagi masyarakat.