BANJARNEGARA (Jawapost.Net) – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan program di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menekankan agar setiap kegiatan pemerintah berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta didukung administrasi yang tertib dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Bupati Amalia saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Triwulan III Tahun 2025 di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Selasa (14/10).

Kegiatan tersebut diikuti 37 kepala OPD, 20 camat, perwakilan BLUD dan BUMD, kepala UPT, serta 158 pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Bupati Amalia menegaskan, rakor POK tidak boleh sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program kerja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Rakor POK adalah momentum penting untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terus berinovasi dalam memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya berharap semua program yang sudah direncanakan dapat segera dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Triwulan III sudah berjalan, jadi jangan hanya fokus pada perencanaan dan penganggaran, tapi pastikan eksekusinya nyata agar masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” tegasnya.

Hingga akhir Triwulan III, dari 174 pelaksana kegiatan di 44 OPD, sebanyak 157 telah menyampaikan laporan tepat waktu. Adapun belanja APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,358 triliun.

Setelah dilakukan pergeseran anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, nilainya menjadi Rp2,302 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp1,667 triliun, belanja modal Rp166,7 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer, bantuan keuangan, dan bagi hasil sebesar Rp463,4 miliar.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Tulus, menjelaskan bahwa rakor POK bertujuan memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua program berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan disertai administrasi yang baik,” ujarnya.

Menurut Tulus, optimalisasi realisasi APBD menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, rakor juga berfungsi sebagai forum evaluasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Banjarnegara,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja para pelaksana kegiatan yang telah menunjukkan komitmen dan kedisiplinan dalam pelaporan. Bupati Amalia berharap, sinergi antarperangkat daerah dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program akan memperkuat efektivitas pembangunan serta mempercepat pemulihan ekonomi di Banjarnegara. (Bas).