Jakarta | Jawapost.Net

Program transmigrasi kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan sedikitnya 61 bupati dari berbagai wilayah di Indonesia telah mengajukan proposal pembukaan kawasan baru transmigrasi kepada pemerintah pusat.

Fenomena tersebut dinilai menjadi bukti bahwa program transmigrasi masih relevan dan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka wilayah-wilayah terisolasi menjadi pusat aktivitas baru masyarakat.

Hal itu disampaikan Viva Yoga saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast media di Jakarta, Rabu (21/5/2026). Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa transmigrasi memiliki konsep berbeda dengan urbanisasi yang selama ini banyak terjadi di kota-kota besar.

Menurutnya, urbanisasi sering kali dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa kesiapan keterampilan maupun lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi itu berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga meningkatnya kriminalitas di perkotaan.

“Transmigrasi berbeda karena dilakukan secara terencana oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Mereka diberikan rumah, lahan, hingga jaminan hidup selama satu sampai satu setengah tahun,” ujar Viva Yoga.

Ia menjelaskan, sebelum ditempatkan di kawasan transmigrasi, para peserta juga dibekali pelatihan agar mampu mengelola lahan serta mengembangkan potensi ekonomi di wilayah baru yang ditempati.

Program yang telah berjalan sejak 1950 itu, lanjutnya, terbukti melahirkan banyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Kawasan yang sebelumnya sepi, minim akses, dan terisolasi kini berkembang menjadi desa hingga kota baru dengan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh.

“Banyak kepala daerah ingin membuka kawasan transmigrasi karena dampaknya nyata. Daerah yang tadinya tertinggal bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru,” katanya.

Viva Yoga menyebut, hingga saat ini program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi baru di Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah apabila usulan pembukaan kawasan baru dari para bupati direalisasikan pemerintah.

Mantan anggota DPR RI itu juga menegaskan bahwa transmigrasi modern tidak lagi identik dengan sektor pertanian semata. Saat ini, kawasan transmigrasi dikembangkan secara tematik sesuai potensi unggulan masing-masing daerah.

Ia mencontohkan, kawasan transmigrasi di Jambi fokus pada komoditas sawit, sementara Musi Banyuasin unggul di sektor padi. Adapun Gorontalo Utara dikenal dengan komoditas kelapa, sedangkan sejumlah kawasan di Sulawesi Tengah berkembang melalui sektor kakao, cokelat, dan durian.

Lebih jauh, Viva Yoga menilai meningkatnya minat pemerintah daerah juga dipengaruhi perubahan paradigma transmigrasi pascareformasi. Jika pada era Orde Baru seluruh kebijakan bersifat sentralistik, kini pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan kebutuhan transmigrasi di wilayah masing-masing.

“Sekarang pendekatannya bottom up. Pemerintah daerah yang menentukan apakah membutuhkan program transmigrasi atau tidak,” jelasnya.

Dengan tingginya antusiasme daerah terhadap program tersebut, Viva Yoga optimistis transmigrasi akan terus menjadi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan nasional sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Kementerian Transmigrasi tetap berdiri sendiri dan tidak kembali digabungkan dengan kementerian lain agar fokus pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan maksimal.

Pewarta: (Shlh)