Purwokerto | Jawapost.Net

Dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang diduga merugikan ratusan pensiunan di Bank Mandiri Taspen terus menjadi sorotan. Perkara ini dinilai tidak cukup hanya dibebankan kepada dugaan ulah oknum semata, tetapi perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelemahan sistem pengawasan internal yang memungkinkan dugaan pelanggaran tersebut terjadi.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyumas, Arief Dwi Kusumawardhana, S.E., mengecam keras dugaan penipuan yang diduga dilakukan oknum di Bank Mandiri Taspen terhadap para pensiunan. Menurutnya, kasus seperti ini semestinya dapat dicegah apabila mekanisme pengawasan internal perusahaan berjalan secara efektif.

“Peristiwa seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila perusahaan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat terhadap seluruh sumber daya manusianya,” ujar Arief, Rabu (8/7/2026).

Arief berharap persoalan tersebut segera menemukan penyelesaian yang memberikan keadilan bagi para pensiunan. Ia menegaskan, para korban berhak memperoleh pemulihan atas kerugian materiil yang dialami, termasuk pengembalian seluruh hak sesuai nilai yang diduga telah diselewengkan.

Selain itu, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian, bertindak profesional, transparan, dan tegas dalam menangani perkara tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum kepada pihak yang nantinya terbukti bersalah.

Menurut Arief, pengusutan tidak boleh berhenti pada dugaan perbuatan individu. Aparat juga perlu menelusuri efektivitas sistem pengawasan internal serta tata kelola lembaga perbankan dalam proses penyaluran kredit.

Dalam perspektif hukum pidana, kata dia, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban korporasi apabila penyidikan menemukan indikasi kegagalan sistemik dalam mekanisme pengendalian, pengawasan, maupun tata kelola perusahaan. Karena itu, proses penegakan hukum harus mampu mengungkap secara objektif apakah dugaan penyimpangan tersebut merupakan tindakan perseorangan atau berkaitan dengan persoalan institusional.

Kasus dugaan penyimpangan kredit di Bank Mandiri Taspen kini menjadi perhatian publik karena disebut melibatkan ratusan pensiunan sebagai pihak yang merasa dirugikan. Besarnya jumlah korban membuat perkara ini memiliki dampak sosial yang luas, mengingat para pensiunan merupakan kelompok masyarakat yang bergantung pada kepastian pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, proses pembuktian yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci untuk mengungkap seluruh fakta secara objektif. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional serta memberikan kepastian perlindungan hukum bagi para nasabah, khususnya para pensiunan yang mengaku menjadi korban.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Bank Mandiri Taspen terkait pernyataan maupun dugaan yang disampaikan berbagai pihak dalam perkara tersebut. (Shlh).