
Semarang | Jawapost.net. — Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah bersama jajaran mengungkap 23 kasus kejahatan siber sepanjang Oktober 2026.
Pengungkapan tersebut mencakup 16 perkara perjudian online dan tujuh kasus penipuan online, dengan total 27 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Capaian itu disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan dalam konferensi pers di Mako Ditressiber Polda Jateng, Jalan Sultan Agung Nomor 103, Gajahmungkur, Kota Semarang, Senin (16/11/2026).
Wahyu menjelaskan, dari 16 perkara perjudian online, enam kasus ditangani langsung Ditressiber Polda Jateng, sedangkan 10 lainnya merupakan hasil pengungkapan jajaran kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Sementara tujuh perkara penipuan online seluruhnya diungkap oleh jajaran.
Dalam penanganan kasus perjudian online, penyidik menemukan beragam peran pelaku. Mulai dari mempromosikan situs judi melalui media sosial dengan imbalan tertentu, menyediakan perangkat komputer dan jaringan internet untuk memfasilitasi perjudian, hingga menjadi pengepul atau operator pemasangan taruhan togel secara daring.
“Pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang mempromosikan situs judi online, menyediakan sarana untuk aktivitas perjudian, hingga mengelola pemasangan taruhan togel melalui perangkat elektronik. Seluruh bentuk keterlibatan tersebut menjadi perhatian kami dalam pemberantasan perjudian online,” jelas Wahyu.
Dari keseluruhan pengungkapan, polisi telah menetapkan 27 tersangka yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia. Sebanyak enam tersangka ditahan di Ditressiber Polda Jateng, satu tersangka masih menjalani penahanan di Rumah Tahanan Lampung, sedangkan 20 tersangka lainnya ditahan di polres masing-masing.
Selain perjudian online, penyidik juga membongkar praktik penipuan transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace dan grup jual beli dengan modus penipuan segitiga.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengambil foto serta informasi barang milik penjual asli, kemudian mengunggahnya kembali melalui akun pribadi dengan menawarkan harga menarik. Pelaku selanjutnya mempertemukan penjual dan calon pembeli tanpa menjelaskan identitas maupun tujuan sebenarnya.
Korban yang tertarik kemudian diarahkan mentransfer uang ke rekening yang dikuasai pelaku. Setelah pembayaran diterima, pelaku memutus komunikasi dan menghilang. Akibatnya, pembeli kehilangan uang tanpa mendapatkan barang, sementara penjual asli tidak menerima pembayaran.
Wahyu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi digital. Modus tersebut memanfaatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga kedua pihak tidak menyadari sedang menjadi korban manipulasi pelaku.
Masyarakat diminta memeriksa identitas penjual serta memastikan nama pemilik rekening sesuai dengan pihak yang melakukan transaksi sebelum mengirimkan uang.
Dalam pengungkapan perkara perjudian online yang ditangani langsung Ditressiber Polda Jateng, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya perangkat komputer, monitor, keyboard, mouse, CPU, router, puluhan telepon genggam, serta uang tunai.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang digital. Ia meminta warga tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar, tidak terlibat dalam promosi perjudian online, serta selalu memastikan kejelasan identitas penjual dan rekening tujuan transaksi.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data pribadi, informasi perbankan, maupun kode OTP kepada pihak lain. Kewaspadaan menjadi langkah penting untuk mencegah kejahatan digital,” ujarnya.
Dalam proses hukum, perkara perjudian online dijerat Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Sementara itu, perkara penipuan online dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, serta Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
Pengungkapan puluhan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jateng memperkuat pemberantasan kejahatan siber. Selain penegakan hukum, edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat dinilai penting agar ruang digital tidak menjadi tempat bagi pelaku kejahatan untuk mencari korban.
(Shlh).
SAELAN





