Banyumas, Jawapost.net // Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan pentingnya percepatan penerapan transaksi nontunai dalam tata kelola keuangan desa.

Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan para camat se-Kabupaten Banyumas pada kegiatan pengarahan yang digelar di Oemah Daun Purwokerto, Jumat (21/11/2025).

Sadewo menyebut desa merupakan motor pembangunan daerah sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan taat aturan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung transformasi digital, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ mengenai transaksi nontunai.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Banyumas telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.1.3/5273 Tahun 2025 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Mulai 1 Desember 2025, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan diwajibkan menggunakan Cash Management System (CMS) Bank Jateng yang terhubung dengan Siskeudes Link.

Menurutnya, penerapan transaksi nontunai akan meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, mengurangi risiko kehilangan dana, dan mempercepat proses pelaporan keuangan desa.

Ia meminta para camat memastikan seluruh aparatur desa segera memiliki rekening Bank Jateng agar proses pembayaran dapat berjalan tanpa hambatan.

Kepala Dinsospermades Banyumas Hirawan Danan Putra menambahkan bahwa implementasi CMS berbasis Siskeudes Link diterapkan secara bertahap, dimulai dari pembayaran siltap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD.

Ia menilai sistem tersebut akan mengurangi potensi penyimpangan, memastikan penyetoran pajak tepat waktu, serta menghadirkan bukti pertanggungjawaban digital yang lebih aman dan tersimpan dengan baik.

Ia berharap para camat melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan transaksi nontunai di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (SP).