Purbalingga | Jawapost.net. — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap bersama 15 instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menggelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing (WNA) di Kabupaten Purbalingga, Kamis (12/11/2026).

Hasil pemeriksaan terhadap sebuah yayasan sosial dan pendidikan memastikan empat WNA asal Korea Selatan memiliki dokumen izin tinggal yang sah dan masih berlaku.

Operasi yang dipimpin Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Cilacap tersebut bertujuan memastikan keberadaan serta aktivitas orang asing berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan diawali dengan koordinasi dan pengarahan di Hotel Braling Purbalingga yang dibuka Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Jefandra Rizky Sunariyo.

Sebanyak 15 instansi dilibatkan, di antaranya Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Negeri, unsur kecamatan, kepolisian, TNI, Satpol PP, BIN, serta BAIS TNI Kabupaten Purbalingga.

Koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk menyamakan strategi pengawasan, menentukan sasaran operasi, serta membagi tugas sebelum tim melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Usai pengarahan, tim gabungan mendatangi Yayasan Kasih Boas Suwon di Kabupaten Purbalingga, sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut informasi dari Kejaksaan Negeri Purbalingga serta hasil koordinasi bersama Kesbangpol pada September 2026.

Yayasan tersebut juga tercatat dalam pengawasan keimigrasian sejak 2019. Dalam pemeriksaan kali ini, tim menemui Ketua Yayasan, Wening Ria P., untuk melakukan pengecekan dokumen keimigrasian, struktur kepengurusan, kegiatan sosial-keagamaan, hingga sumber pendanaan dari luar negeri.

Berdasarkan data pengawasan selama tiga bulan terakhir, terdapat tujuh WNA yang tercatat berada di bawah naungan yayasan tersebut. Namun, hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan tiga orang telah menyelesaikan prosedur Exit Permit Only (EPO) pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian, terdapat empat WNA berkewarganegaraan Korea Selatan yang masih menjadi bagian dari pengawasan. Mereka adalah Cho Hyun Ho (54) bersama istrinya, Na Youn Young (55), yang merupakan pendiri yayasan sekaligus pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Cho Hyun Ho diketahui menjalankan peran sebagai Pembina Rohani. Sementara itu, dua WNA lainnya, Kang Saerom (34) sebagai Pembina Rohani dan Kim Seokhyun (41) sebagai rohaniawan, tercatat memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Dari hasil pemeriksaan domisili, dua orang tinggal di mess lingkungan yayasan, sedangkan dua lainnya menetap di wilayah Purwokerto.

Tim gabungan memastikan seluruh dokumen keimigrasian keempat WNA tersebut sah dan masih berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas juga tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian.

Meski tidak menemukan pelanggaran, pengawasan tetap dilanjutkan melalui pembinaan kepada pengurus yayasan. Petugas menekankan pentingnya keterbukaan dan sikap kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah, khususnya menyangkut pelaporan administrasi bidang pendidikan, sosial, keagamaan, serta pendanaan.

Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Jefandra Rizky Sunariyo, menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga langkah pencegahan melalui edukasi dan pembinaan.

“Operasi gabungan ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, melainkan juga langkah pencegahan melalui edukasi. Dengan pendekatan preventif dan sinergi lintas instansi, kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas orang asing di lapangan sekaligus memastikan pengawasan di Kabupaten Purbalingga berjalan optimal demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat,” ujar Jefandra.

Melalui operasi terpadu tersebut, Imigrasi Cilacap bersama TIMPORA berharap koordinasi antarlembaga semakin kuat. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan administrasi keimigrasian sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah

Kabupaten Purbalingga. 

(Shlh).