
Cilacap | Jawapost.net.– lPenguatan edukasi keimigrasian dinilai menjadi salah satu kunci mencegah praktik penempatan pekerja migr⁷an ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap mendorong peningkatan literasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik Raperda Perlindungan PMI Kabupaten Cilacap, Rabu (18/11/2026).
Forum yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap bersama Yayasan INFEST Yogyakarta itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BP3MI Jawa Tengah, Polresta Cilacap, Kantor Imigrasi Cilacap, serta unsur pemerintah desa.
Pembahasan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Perlindungan tidak hanya menyangkut proses penempatan, tetapi juga mencakup tahapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Imigrasi Cilacap menyoroti pentingnya penyebarluasan informasi keimigrasian agar calon pekerja migran memahami prosedur resmi, persyaratan dokumen, serta ketentuan perjalanan ke luar negeri.
Perwakilan Imigrasi Cilacap, Ahsanta Maulana, menegaskan bahwa peran Imigrasi tidak terbatas pada pelayanan administrasi di kantor. Edukasi langsung kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
“Selain memberikan pelayanan keimigrasian, kami juga melakukan sosialisasi, monitoring, dan komunikasi secara langsung hingga tingkat desa,” ungkap Ahsanta.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar informasi keimigrasian dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan pemahaman yang memadai, calon pekerja migran diharapkan mampu mengenali prosedur yang benar sekaligus mengantisipasi potensi persoalan sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Persoalan perlindungan PMI juga mendapat perhatian dari Polresta Cilacap. Perwakilannya, Riana Adyaraksa, mengungkapkan bahwa masih terdapat laporan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga penempatan, lembaga pelatihan, serta mekanisme resmi pemberangkatan pekerja migran.
Keterbatasan informasi tersebut dapat membuka celah bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pekerjaan melalui jalur ilegal. Akibatnya, calon pekerja migran berisiko menjadi korban penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan orang.
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri. Pemahaman mengenai dokumen perjalanan, prosedur keimigrasian, legalitas lembaga penempatan, dan potensi risiko menjadi bekal penting untuk melindungi diri.
Keikutsertaan Imigrasi Cilacap dalam FGD ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem perlindungan PMI yang lebih kuat.
Melalui penyusunan Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan memiliki landasan regulasi yang mampu memberikan perlindungan lebih menyeluruh bagi pekerja migran.
Tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi, tetapi juga mencegah masyarakat terjerat praktik ilegal yang dapat merugikan keselamatan dan masa depan mereka.
(Shlh).
SAELAN





