Purbalingga, JAWAPOST.NET — Advokat Rasmono, S.H. bertemu dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Ketua DPRD Bambang Irawan, S.H. turut hadir dalam diskusi yang berkembang menjadi pembahasan mendalam mengenai arah pembangunan daerah dan efektivitas kebijakan publik.

Pertemuan yang semula dijadwalkan sebagai ajang silaturahmi itu berubah menjadi dialog serius ketika berbagai persoalan mendasar diangkat ke meja pembahasan. Infrastruktur yang dinilai belum merata, pelayanan publik yang masih jauh dari optimal, hingga program pembangunan yang kerap berjalan lamban menjadi sorotan utama. Suasana pertemuan yang hangat justru memperlihatkan kegelisahan sejumlah pihak mengenai kondisi riil di lapangan.

Dalam diskusi tersebut, Rasmono menghadirkan sudut pandang kritis berdasarkan pengalamannya dalam penanganan berbagai perkara dan pengamatan terhadap kebijakan daerah. Ia menilai bahwa pembangunan Purbalingga membutuhkan arah yang lebih tegas dan keberanian untuk mempercepat perbaikan. Menurutnya, sejumlah kebijakan masih stagnan dan belum memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran.

Beliau menegaskan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek ataupun seremoni belaka. “Masyarakat tidak butuh seremonial, mereka butuh bukti,” ujarnya, menyoroti perlunya hasil konkret dari setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Rasmono juga menekankan pentingnya keberpihakan penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu ataupun agenda politik jangka pendek. Ia mengajak DPRD untuk memperkuat sinergi dan memastikan bahwa kebijakan ke depan benar-benar menyentuh aspek fundamental seperti pemerataan pembangunan, kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat kecil.

“Purbalingga punya banyak persoalan yang sebenarnya bisa segera ditangani jika ada keberanian untuk bergerak. Infrastruktur yang lambat, layanan publik yang belum maksimal, hingga minimnya inovasi kebijakan — semua ini hanya bisa diperbaiki jika kolaborasi benar-benar berjalan,” kata Rasmono dalam pertemuan tersebut.

Beliau uga menekankan bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui pengawasan anggaran yang ketat, transparan, dan tepat sasaran. Ia berharap DPRD dapat memperkuat perannya dalam memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan itu pada akhirnya membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara profesi hukum dan lembaga legislatif. Diskusi tersebut sekaligus menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi berbagai kebijakan daerah yang dinilai belum efektif.

“Saya hadir untuk mendukung kemajuan Purbalingga dengan suara yang jujur. Kita perlu berani mengevaluasi kekurangan, memperbaiki yang tertunda, dan mempercepat yang sudah berjalan. Dengan kerja sama yang sehat antara advokat, DPRD, dan elemen masyarakat lainnya, perubahan nyata bisa diwujudkan,” tegas Rasmono.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa semangat untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif masih kuat. Kolaborasi lintas profesi diharapkan mampu mempercepat lahirnya kebijakan yang lebih berkeadilan dan memberi manfaat langsung bagi warga Purbalingga.