Banjarnegara (Jawapost.net) – Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi kader PKK di Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu (7–8 September 2025) di Aula Kecamatan Mandiraja ini diikuti oleh kader PKK dari berbagai desa di wilayah setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris PKK Provinsi Jawa Tengah, Ema Rahmawati; Ketua TP PKK Kabupaten Banjarnegara, Sahida Andinasari Wakhid; Ketua Dharma Wanita Persatuan Banjarnegara, Hj. Sri Rejeki Indarto; Kepala Dispermades PPKB Banjarnegara, Hendro Cahyono; Kepala Disdukcapil, Tien Sumarwati; serta Camat Mandiraja, Susanto, beserta jajaran.

Mewakili Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah, Ema Rahmawati menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan program PKK pasca Rakernas IX. Ia menyebut, pada periode 2020–2023 sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19.

• “Setelah pandemi, kita ingin memastikan kembali apakah program PKK berjalan dengan baik di daerah. Harapannya, menjelang Rakernas X nanti, kegiatan PKK dapat lebih optimal untuk periode 2026 –2029,” ujarnya.

Ema juga menyinggung fenomena pergantian pengurus secara besar-besaran pada tahun politik lalu. Menurutnya, sekitar 60–90 persen pengurus PKK di berbagai daerah mengalami rotasi, sehingga kaderisasi dan kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, sejumlah program tetap berjalan seperti Gerakan Rabu Pon, kegiatan tangguh bencana, penyusunan modul kelembagaan, serta kolaborasi dengan Linmas, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Banjarnegara, Sahida Andinasari Wakhid, menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan PKK agar lebih solid dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menilai, pelatihan kebencanaan menjadi hal penting mengingat Banjarnegara termasuk wilayah rawan bencana.

• “PKK dapat berperan dalam edukasi serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak ketika bencana terjadi,” ungkap Sahida.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Banjarnegara, Tien Sumarwati, menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan instansinya dalam memperkuat pelayanan publik berbasis data.

• “Kader PKK adalah ujung tombak pelayanan di tingkat RT. Kolaborasi PKK dan Disdukcapil akan sangat membantu dalam memperkuat basis data dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pemerintahan Desa Dispermades PPKB, Agung Hermawan, menyampaikan pentingnya penguatan struktur organisasi PKK agar dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan desa.

• “Melalui pelatihan ini, kelembagaan PKK di Banjarnegara diharapkan semakin kuat, solid, dan mampu beradaptasi dengan tantangan sosial di masyarakat,” kata Agung.

Kegiatan pelatihan terbagi menjadi dua hari dengan materi komprehensif. Hari pertama difokuskan pada pembekalan kebijakan program PKK, peran pembina PKK, penguatan tata kelola kelembagaan, dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Hari kedua menitikberatkan pada aspek teknis dan manajerial, termasuk pengelolaan keuangan serta pelatihan administrasi dan pencatatan data di semua tingkatan organisasi PKK.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kader PKK agar lebih profesional dan berdaya dalam pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput. (Bas).