Banyumas ( jawapost.net ) – Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Si Panji, Senin (29/9/2025). Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan kasus dan keluhan terkait pelaksanaan program di sejumlah wilayah.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti dan dihadiri Kapolresta Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, perwakilan Kementerian Agama, camat, hingga pimpinan yayasan mitra pelaksana.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar persoalan serupa tidak semakin meluas. Ia memastikan dalam waktu dekat Pemkab bersama kepolisian,Forkopimca, dan instansi terkait akan membentuk tim khusus untuk mengawasi dapur-dapur penyedia makanan.

“Supaya permasalahan tidak membesar, kami akan membentuk tim yang melibatkan Forkopimca, kepala dinas terkait, tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga DLH dan Dinas Pertanian. Dalam minggu ini tim harus sudah terbentuk,” tegas Sadewo.

Bupati menambahkan, Forkopimca diminta aktif melakukan kontrol lapangan, tidak sekadar menunggu laporan masalah. Tim nantinya juga bertugas memberikan sosialisasi serta pembelajaran bersama terkait standar pengelolaan dapur.

Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, melaporkan MBG merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan sehat. Di Banyumas, program ini menargetkan 344.632 peserta didik dari PAUD hingga SMA, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.

Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi daerah, koordinasi lintas sektor, hingga pengawasan distribusi makanan. Laporan soal kualitas menu dan dugaan keracunan semakin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh.

Saat ini terdapat 86 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 64 sudah beroperasi dan 22 masih menunggu izin. Program ini didukung 62 ahli gizi, 62 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, dan 27 yayasan mitra pelaksana.

Koordinator MBG Banyumas, Lucky, menyebut ada dua SPPG yang diberhentikan sementara karena dugaan Kasus Luar Biasa (KLB).

“Media sosial sangat masif memberitakan dugaan KLB. Kami sudah mengambil langkah menghentikan sementara SPPG yang bermasalah sambil menunggu keputusan pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak pekan lalu pihaknya bersama Puskesmas dan Dinas Kesehatan rutin memantau perkembangan kasus setiap hari. Laporan jumlah korban disampaikan secara berkala ke pemerintah pusat.

“Peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan sangat penting agar pemantauan di lapangan maksimal, terutama di dapur-dapur yang rawan,” pungkas Lucky. (**).