Banyumas, JAWAPOST.NET – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 bagi para camat dan kepala desa se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (10/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam sambutannya menegaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Menurutnya, dana desa harus dikelola bukan sekadar berdasarkan jumlah anggaran, tetapi pada ketepatan dan manfaat penggunaannya bagi masyarakat.

“Pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Setiap tahap penggunaannya, mulai perencanaan hingga pelaporan, wajib dapat diawasi masyarakat,” ujar Sadewo.

Ia menambahkan, camat memiliki peran strategis sebagai pembina, pengawas, sekaligus koordinator pengelolaan keuangan desa di wilayahnya.

“Camat bersama pemerintah desa adalah garda terdepan untuk memastikan pengelolaan dana desa tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan,” ucapnya.

Workshop yang dimoderatori Sekda Banyumas, Dr. Agus Nur Hadie, menghadirkan tiga narasumber utama: Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDTT RI, Dr. Dwi Rudi Hartoyo; Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya; serta Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro.

Dwi Rudi Hartoyo dalam paparannya menekankan pentingnya fokus penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi informasi menuju desa digital, serta program padat karya berbasis bahan baku lokal.

“Pemerintah desa juga wajib mempublikasikan fokus penggunaan dana desa sejak APBDes ditetapkan, melalui sistem informasi desa atau media publikasi yang mudah diakses masyarakat. Desa yang tidak mempublikasikan akan dikenai sanksi administratif,” tegas Dwi.

Melalui kegiatan ini, BPKP Jateng berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, camat, dan pemerintah desa untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan berintegritas.

Jurnalis : SP