CILACAP | Jawapost.Net — Penguatan ketahanan keluarga menjadi sorotan dalam sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Desa Klumprit, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Kamis (22/10/2026). Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Komisi IX, Tety Rohatining­sih, mengingatkan pentingnya komunikasi, pola asuh anak, serta perencanaan keluarga untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kegiatan yang berlangsung di halaman kediaman Kepala Desa Klumprit tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Cilacap Nasun, S.Sos., perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Ruswan Efendi, serta pemateri Ibu Eko. Hadir pula Sekretaris Kecamatan Nusawungu Sungeb, S.Sos., Kasi Trantib Sudiyo, Kepala Desa Klumprit Tohirin, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Dalam pemaparannya, Tety menegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan menentukan perkembangan anak. Karena itu, keharmonisan rumah tangga perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, kasih sayang, dan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai persoalan yang dapat mengganggu ketahanan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan terhadap anak, tekanan ekonomi, hingga penggunaan pinjaman daring yang tidak terkendali.

Menurutnya, persoalan rumah tangga perlu diselesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan dialog dan musyawarah, bukan luapan emosi yang justru memperburuk keadaan.

Tety turut menyoroti pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Peran orang tua, katanya, tidak cukup diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga melalui perhatian emosional, pendampingan belajar, dan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari.

Kasih sayang yang diberikan secara konsisten dapat membantu anak tumbuh dengan rasa aman, membangun kepercayaan diri, serta memiliki hubungan yang sehat dengan orang tuanya.

Selain pola asuh, Tety menekankan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana (KB). Penentuan jumlah anak perlu mempertimbangkan kesiapan orang tua, kondisi kesehatan, serta kemampuan ekonomi agar kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan dapat terpenuhi secara optimal.

Ia mendorong masyarakat memanfaatkan layanan penyuluhan dan fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai pilihan kontrasepsi. Keterlibatan laki-laki dalam program KB juga perlu diperkuat agar tanggung jawab perencanaan keluarga tidak hanya dibebankan kepada perempuan.

Menurut Tety, peningkatan kualitas layanan KB membutuhkan sosialisasi berkelanjutan, dukungan anggaran, serta tenaga penyuluh yang memadai agar edukasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menerima aspirasi warga terkait kebutuhan air bersih dan penanganan banjir di wilayah Kecamatan Nusawungu. Kedua persoalan itu menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian lintas pemerintahan.

Mewakili Camat Nusawungu Oktavian Panji Setiawan, S.STP., M.AP., Sekcam Sungeb menyampaikan perkembangan pembangunan dan sejumlah tantangan yang masih dihadapi wilayahnya.

Sungeb mengapresiasi masyarakat dan pemerintah desa atas partisipasi dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kecamatan Nusawungu telah menyelesaikan pelunasan pajak tersebut lebih awal dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Cilacap.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dalam pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat, termasuk penyesuaian status kemiskinan di Desa Banjareja dan Desa Danasri.

Pada 2026, Kecamatan Nusawungu turut melaksanakan program Kecamatan Berdaya yang menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk penyandang disabilitas dan warga pada kelompok kesejahteraan rendah.

Di bidang kesehatan, Sungeb menyebut lebih dari 100 posyandu telah tersedia di desa-desa wilayah Nusawungu. Namun, dukungan anggaran bagi kader dan relawan masih menjadi tantangan sehingga diperlukan peran pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan pelayanan.

Persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih juga masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Meski bantuan air telah disalurkan ke sejumlah wilayah, kebutuhan warga tetap memerlukan dukungan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Sebagai kawasan pesisir, Nusawungu juga memiliki kerawanan banjir ketika musim hujan. Sungeb menyebut jumlah desa yang mengalami banjir atau genangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan ialah normalisasi sungai, termasuk Kali Kalijambe, yang diharapkan terus berlanjut untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi aktivitas warga, terutama petani.

Sementara itu, pemateri Ibu Eko menjelaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas harus dimulai sejak perencanaan sebelum menikah hingga pengasuhan anak. Ia mendorong para ayah untuk terlibat aktif dalam pendidikan dan kegiatan sehari-hari anak, sejalan dengan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.

Ia juga mengedukasi masyarakat mengenai pilihan kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan serta mengimbau warga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau penyuluh KB untuk memperoleh informasi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Kepala Desa Klumprit Tohirin menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi langsung mengenai pembangunan keluarga, kesehatan, pelayanan KB, dan persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Melalui sosialisasi Bangga Kencana, sinergi antara pemerintah, wakil rakyat, BKKBN, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi bagi lahirnya generasi berkualitas di masa depan. (Shlh).