BANYUMAS, JAWAPOST.net — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Agus Wijayanto, SH, M.Kn, menggelar sosialisasi peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) bersama warga Desa Nusamangir, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Sabtu (24/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Desa Nusamangir itu dihadiri Kepala Desa Nusamangir Muhni beserta perangkat desa, unsur relawan, ketua RT dan RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, serta tokoh masyarakat setempat.

Kepala Desa Nusamangir Muhni mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di wilayahnya. Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dalam pemaparannya, Agus Wijayanto yang merupakan anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat desa tanpa memandang luas bidang tanah.

Menurutnya, masih banyak warga yang hanya mengantongi bukti kepemilikan berupa SPPT atau surat keterangan keluarga yang belum memiliki kekuatan hukum penuh.

“Tanah harus bersertifikat, tidak melihat luasannya. Selama ini masih banyak masyarakat desa yang hanya memegang SPPT atau surat pegangan keluarga. Padahal yang memberikan kepastian hukum adalah sertifikat,” ujarnya.

Agus menjelaskan, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masyarakat dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang memberikan kepastian hukum atas tanah beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Sertifikat tanah, kata dia, tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah dan dapat menjadi jaminan kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Ia juga menyinggung perbedaan nilai tanah di kawasan pedesaan dan perkotaan, yang cenderung terus meningkat.

Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat dinilai menjadi dasar penting pengakuan hukum sekaligus nilai jual aset masyarakat.

Di akhir kegiatan, Agus mengajak warga Desa Nusamangir untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah serta aktif berperan dalam pengawasan pelaksanaan Perda agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sosialisasi berlangsung lancar dan penuh antusiasme, serta ditutup dengan dialog interaktif antara anggota DPRD dan warga setempat.

(Shlh).