Jawapost.net | Klaten ~ Bareskrim Polri membongkar praktik penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp.6 Miliar.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan distribusi LPG bersubsidi yang tidak wajar. Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan sebuah gudang yang digunakan untuk aktivitas ilegal.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan, penyalahgunaan LPG subsidi merupakan kejahatan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan hak masyarakat kecil.

“Penyalahgunaan barang subsidi seperti LPG dan BBM bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati masyarakat yang berhak menerima,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menjelaskan, dari hasil pemantauan di lokasi, pelaku diketahui memindahkan isi LPG 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran lebih besar, seperti 12 kilogram dan 50 kilogram.

Modus tersebut dilakukan dengan membeli LPG subsidi berharga murah, kemudian memindahkan isinya dan menjual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.

Dalam penggerebekan, petugas mengamankan sebanyak 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, serta sejumlah alat dan kendaraan operasional yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pemodal utama masih dalam pengejaran.

Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menegaskan komitmen TNI dalam mendukung penegakan hukum, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto mengimbau masyarakat agar membeli LPG melalui jalur resmi untuk menghindari praktik ilegal.

Polri memastikan para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Aparat juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran. (Shlh).